BPTD Wilayah IX Jabar Ungkap Pentingnya Keselamatan Pelayaran Kapal


Gakkum ODOL, BPTD IV Layangkan 15 Surat Tilang

12 Juni 2023 Author: Elmi Rahmatika. 2 menit. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, direktorat Jenderal Perhubungan Darat membentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di 33 provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah. Upaya tersebut dilakukan oleh Ditjen Hubdat khususnya dalam.


Bptd Wil. Xxi Prov Gorontalo

rusak, hilang, tidak berfungsi, tidak dirawat). Adalah tugas BPTD untuk meluruskan dan membongkar benteng yang menjadi penghalang sinergitas, karena BPTD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) sesuai Tupoksi nya. Sehingga BPTD memiliki peran meminimalisir ego-sektor dan menghapus garis demarkasi


STRUKTUR ORGANISASI BPTD Wilayah XXIII Maluku

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat. Tim.,, Antibar, Mempawah Tim., Pontianak, Kalimantan Barat 78912 [email protected] 0856-5449-5955. Go To Website. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat - MEMPAWAH. Merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab langsung.


BPTD Lampung Bengkulu Siapkan Posko Mudik Lebaran 2022, Catat Lokasinya Lampung

Tipologi BPTD terdiri atas: a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A; b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat


BPTD Wilayah IX Jabar Ungkap Pentingnya Keselamatan Pelayaran Kapal

5. BPTD Wilayah V B Jambi Provinsi Jambi Kuala Tungkat 1. Muara Tembesi 2. Jambi Merlung 3. Sungai Penuh 4. Pelawan - Sarolangun 1. Sarolangun 2. Muara Bungo 3. Alam Barajo 4. Sungai Penuh 5. Bangko 6. BPTD Wilayah VI A Bandar Lampung Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung 1. Kahyapu 2. Pulau Baai 3. Bakeuheuni k) 1. Air Sebakul 2. Padang Ulak.


Kunjungan Dirjen Hubdat ke BPTD XV Kalimantan Selatan dalam Rangka Peresmian UPPKB Kintap dan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berhasil mendapat predikat Sangat Baik dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan.


BPTD Sultra Buka Posko Terpadu Pengaduan Mudik KENDARIPOS

Kantor BPTD Kelas II Gorontalo. (0435) 8532 847. [email protected]. Jl. Beringin, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo. Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD dibentuk pada tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 dan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.


Denpasar (18/3), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan

BPTD Kelas II Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.


BPTD JATIM TERUS LAKUKAN PENDAMPINGAN UNTUK AKREDITASI LEMBAGA PENGUJI KELAYAKAN KENDARAAN

Profil BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat. Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola.


AL5GRJXNDkG6sg3fOyARHMjkJ9qcvB4yr_yrzoIa98TD=s900ckc0x00ffffffnorj

Profil BPTD Kelas III Bangka Belitung. Profil singkat. Tugas. Fungsi. Unit teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bertugas mengelola Transportasi Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung sesuai tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah, serta menjadi perpanjangan tangan Direktorat Jenderal.


BPTD Wilayah XXI Gorontalo Segera Terapkan Penegakan Hukum ODOL

BPTD. Sebaran Lokasi kantor Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan DIrektorat Jenderal Perhubungan Darat. Sebaran kantor Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan DIrektorat Jenderal Perhubungan Darat: 1. BPTD Kelas II Aceh. 2. BPTD Kelas II Sumatera Utara. 3. BPTD Kelas II Sumatera Barat.


BPTD IX Jabar dan BNI Sosialisasi ELog Book bagi Pengusaha Angkutan Orang

Pemohon Dapat Menyampaikan Permohonan Input Data SKRB Ke Staff Uji Tipe Atau Verifikator BPTD Sesuai Domisili 4. Berapa Tarif Layanan SRUT? Berdasarkan PP 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, Untuk Layanan SRUT Dikenakan Tarif Sebesar : Mobil Bus, Dan Mobil.


42+ Apa Kepanjangan Dari Pph Hutomo

Adapun BPTD memiliki fungsi penting: a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran. b. Pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan.


BPTD Wilayah XIV Kalbar Akan Bangun 4 Dermaga Relasi Publik Kalbar

BPBD merupakan kepanjangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Baca juga: 7 Manfaat SIG dalam Pengawasan Daerah Bencana. Fungsi BPBD. Dikutip dari situs resmi BPBD Jakarta, berikut fungsi BPBD: Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan encana dan penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.


Kunjungan Kerja BPTD IV Will.RiauKepri ke Dinas Perhubungan Kota Batam Dinas Perhubungan Kota

BPTD yang semula disebut Wilayah berubah menjadi Kelas, demikian juga dengan penamaan Jabatan Struktural di lingkungan BPTD. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II sebagaimana dimaksud terdiri atas: Subbagian Tata Usaha; Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;


Perbedaan Status Pppk Dan Pns Gaji Tunjangan Dan Lainnya My XXX Hot Girl

BPTD diberi anggaran cukup untuk jadi mitra daerah dalam meningkatkan kualitas transportasi,"ujarnya, dalam bincang santai dengan media, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (20/11/2017). Dalam konsen rencana umum nasional terkait angkutan jalan, Kementerian PUPR bertanggung jawab atas jalan, pengemudinya menjadi tanggung jawab Korlantas.

Scroll to Top