4OFSm46JereX7LPdDuNGAb9lS1xoRTRIgOtAMtKfxF1QOwU_9JzZre8NniWVX1qjfa3UCdJMQ=s900ckc0x00ffffff
Aplikasi Sidbankum BPHN Kemenkumham Menuju Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Kamis, 22 Juni 2017 - 22:03 WIB. Tim Panelis Independen memverifikasi aplikasi Sidbankum melalui wawancara Skype dengan Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Rabu (21/6). Foto: Kemenkumham.
BPHN Gelar Simulasi Desk Evaluasi Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Audy Murfi menyatakan bahwa pada tahun 2021 telah terjaring 619 organisasi yang terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) periode tahun 2022 s.d 2024. "Dari segi jumlah, terdapat peningkatan sebanyak 18 % dari periode akreditasi sebelumnya tahun (2019 s.d 2021.
Tentang dan Seputar BPHN About BPHN
Siaran Pers SIARAN PERS: Kepala BPHN: JDIH KPU Berperan Strategis dalam Menjaga Pemilu yang Jujur dan Adil serta Meningkatkan Literasi dan Budaya Hukum yang Lebih Baik. Siaran Pers SIARAN PERS: Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi.
Kepala BPHN Paradigma BPHN Berubah dari Business As Usual menjadi Out of The Box
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor:. Perkara yang sudah dilaporkan oleh OBH tahun 2016 (tahap 1 di Sidbankum) dan belum bisa dibayar disebabkan karena anggaran yang sudah habis, sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.03-48 tertanggal 18 November.
BPHN Mulai Sosialisasikan Program BPHN Mengasuh
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Kramatjati Jakarta Timur 13640 Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman : www.bphn.go.id. (diunduh di www.sidbankum.bphn.go.id) II. TATA CARA PENDAFTARAN Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. III. WAKTU PENDAFTARAN
Kepala BPHN Perlu Sinergi Yang Baik Antara BPHN dan Kantor Wilayah Dalam Penyelenggaraan Bankum
Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. WAKTU PENDAFTARAN. Pendaftaran dimulai tanggal 4 Maret s.d. 26 Maret 2021. TAHAP-TAHAP SELEKSI. 1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan klik "Daftar Verasi"; 2.
SiDBANKUM (sistem informasi database bantuan hukum) YouTube
Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id. WAKTU PENDAFTARAN Pendaftaran dimulai tanggal 04 Maret s.d. 26 Maret 2021. TAHAP-TAHAP SELEKSI. 1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan klik "Daftar Verasi"; 2.
Dua Pegawai BPHN Raih Penghargaan di HDKD Ke77 Tahun 2022
BPHN.GO.ID - Jakarta. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) merupakan aplikasi penyelenggaraan bantuan hukum yang telah dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sejak tahun 2015. Sebelum adanya aplikasi ini, penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan secara manual, melibatkan banyak pekerjaan administratif, berkas.
Halo BPHN Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPHN.GO.ID - Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI membuka kesempatan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di seluruh wilayah Indonesia untuk mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Calon OBH yang memenuhi persyaratan serta dinyatakan lolos.
Kepala BPHN Penyuluh Hukum Harus Bersinergi dengan Stakeholder Guna Membangun Budaya Hukum
pendukung melalui Sidbankum sidbankum.bphn.go.id. b. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Prosedur Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
BPHN Gelar Sidang Pleno dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
VERIFIKASI ONLINE PERMOHONAN PENDAFTARAN VERIFIKASI/AKREDITASI OBH (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lantik 3 Pejabat Administrator, Kepala BPHN Berikanlah Bakti Yang Terbaik Untuk Bangsa Dan Negara
j. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang pelaksanaan pemberian bantuan hukum. k. Hari merupakan hari kerja. BAB II PANITIA PENGAWAS PUSAT 1. SUSUNAN KEANGGOTAAN
Selangkah Lagi, BPHN Bakal Raih Predikat WBBM dari KemenpanRB
Oleh Humas dan Kerja Sama 22 June 2017, 12:00 am. BPHN-Jakarta. Rabu siang, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum kedatangan Tim Panel Independen Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang diterima langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH,M.Hum dan.
Siaran Pers BPHN 300 Kades dan Lurah Perebutkan Anugerah PJA 2023 dari Menkumham dan Ketua MA
SIDBANKUM adalah Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Di situs ini, Anda dapat menemukan informasi tentang syarat, prosedur, dan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Anda juga dapat mengunduh berbagai dokumen terkait, seperti petunjuk pelaksanaan, formulir.
BPHN Kemenkumham RI
Pengakuan K ompetensi adalah pengakuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Parale gal Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan P aralegal. 202 1 , No. 96 -4 - 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia..
SIARAN PERS BPHN PARTAI PENGUSUNG DAN PARTAI PENDUKUNG DAPAT BANGUN KOALISI BESAR PILPRES 2024
elektronik melalui situs www.sidbankum.bphn.go.id. h. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Panitia Verasi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi.