publication Ortax
No. Telepon. +62804 1 501 501. Email. Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah, Pajakku setia menghadirkan solusi perpajakan.
Live Streaming Ortax
Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. 21 Apr 2022.. Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal..
Live Streaming Ortax
Member. 14 April 2021 at 12:16 am. Dear rekan2 senior apakah benar ada kesalahan pada PER- 16/2016? Jika benar, disebelah mana ya rekan? Terima kasih รฐลธโข .
Menghitung PPh Pasal 21 atas Seniman Ortax
Pengetahuan Perpajakan dan Teknologi yang Terintegrasi untuk Menghadirkan Solusi Perpajakan yang Lebih Baik
Ortax on Twitter "Berdasarkan PMK 213/2016, ada tiga jenis dokumen dalam TP Doc lho rekan!"
nomor : per-16/pj/2016 tentang : pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi petunjuk umum dan contoh penghitungan pemotongan pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26
Panduan Lengkap Cara Lapor SPT Masa PPh Unifikasi Ortax
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER - 16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang :
Ortax on Twitter "Berdasarkan PMK 213/2016, ada tiga jenis dokumen dalam TP Doc lho rekan!"
Created Date: 10/6/2016 11:28:46 AM
Kurs Ortax Pajak Homecare24
PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
tanggal jatuh tempo penyetoran pph pasal 25
Pada PER-32/PJ/2015, kompensasi lebih bayar karena Penyesuaian Besarnya PTKP hanya dibatasi mulai Masa Pajak Juli 2015 sampai dengan Desember 2015. Sedangkan, PER-16/PJ/2016 memberi keleluasaan waktu yang lebih kepada Pemotong Pajak untuk melakukan pembetulan SPT disebabkan Penyesuaian Besarnya PTKP , karena tidak ada pembatasan waktu.
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 Print View
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER - 16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang :
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
PER 16/PJ/2016 : (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b adalah: a. kantor perwakilan negara asing; b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan.
Wajah Baru di HUT ke7 Ortax
Technical Guidelines On Procedures For The Withholding, Deposit And Reporting Of Article-21 Income Tax And Article-26 Income Tax In Relation To Works, Services, And Activities Of Individual Persons - Regulation Of The Director-General Of Tax Number PER-16/PJ/2016 Of 2016
Seminar Nasional Perpajakan PENANGANAN SENGKETA PAJAK DALAM TAHUN PENEGAKAN HUKUM PAJAK 2016
dokumenistimewa. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut Pasal 9 Peraturan Peraturan Dirjen Pajak No. 16 Tahun 2016 (PER - 16/PJ/2016) terbagi menjadi 4 (empat) jenis, salah satunya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini merupakan dasar penghitungan PPh Pasal 21 yang tidak hanya berlaku bagi Pegawai Tetap, melainkan jenis penerima penghasilan lainnya.
"SERENATE PER 16 BIONDE" MOVIE POSTER "SERENATE PER 16 BIONDE" MOVIE POSTER
INS - 12/PJ/2016. S - 534/PJ.10/2016. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa.
Ketentuan Permintaan NSFP dalam PER03/PJ/2022
Peraturan Dirjen Pajak, PER - 16/PJ/2016. b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama.
Resume PER16/PJ/2016, Ketentuan PPh Pasal 21 Bos Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016 adalah dokumen resmi yang mengatur kewajiban perpajakan bagi badan usaha di Indonesia. Dokumen ini berisi petunjuk lengkap dan contoh formulir yang harus diisi oleh wajib pajak badan. Unduh dokumen ini untuk.