Gubernur Kalbar Bersama Kepala BPKP Kalbar Tanda Tangani Nota Kesepakatan


Gubernur Ansar Lantik Kepala Perwakilan BPKP Kepri Detak Media

Kepala BPKP dalam launching CGCAE Certification of Government Chief Audit Executive Pelatihan Manajemen Risiko Sespimmen Polri. CGCAE Angkatan ke-19.. Pusdiklatwas BPKP Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp. (0251) 8249 001 - 8249 003 (Sentral) Fax. (0251) 8248 986 - 8248 987


HADIRI PELANTIKAN KEPALA PERWAKILAN BPKP, KAKANWIL KUMHAM AKAN TERUSKAN SINERGITAS

Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara


BPKP PUSAT AKAN REVIEW KEBIJAKAN ASIMILASI DI JAWA BARAT

a. a. t. Kami Mendukung Agenda Prioritas Pengawasan 2023 Untuk Mengawal Percepatan Pemulihan Ekonomi. BANGGA MENJADI AUDITOR. Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Yang Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. ×. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.


Gubernur Ridwan Kamil Kukuhkan Samono Sebagai Kepala BPKP Jabar MADANIACOID

Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 Dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Surat Edaran Ketua Tim Penilai Pusat Nomor SE-352/D4/JF/2011 tentang Penegasan Penerapan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit


InfoPublik KEPALA BPKP RESMI DIKUKUHKAN

Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional 2016 s.d 2016 Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan 2015 s.d 2016 Direktur Departemen Pengawasan Bank 3 2013 s.d 2016 Pengawas Madya Senior 2006 s.d 2013 Pengawas Bank Senior 2002 s.d 2006 Pengawas Bank Indonesia 1998 s.d 2002 Staf Bank Indonesia 1992 s.d 1998


Gubernur Ridwan Kamil Kukuhkan Samono Sebagai Kepala BPKP Jabar MADANIACOID

Mengembangkan jaringan kerja berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan sinergi dan kinerja antar mitra kerja BPKP dalam mewujudkan good governance. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2022, Pusat Informasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Eselon II).


Gubernur Kalbar Bersama Kepala BPKP Kalbar Tanda Tangani Nota Kesepakatan

Di lingkungan BPKP dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BPKP, yang dipimpin olah Kepala Pusat, dan bertanggung jawab kepada Kepala (BPKP, red), bunyi Pasal 34 Ayat (1,2) Perpres ini. Pusat sebagaimana dimaksud paling banyak 4 (empat), yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Bagian tata Usaha.


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pertemuan dengan Kepala BPKP

Selamat Datang, Kepala BPKP! Jakarta (5/2) - Bertempat di Auditorium Gandhi Kantor Pusat BPKP diselenggarakan penyambutan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Ateh dilantik pada pukul 15.00 WIB bersama dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.


Situs Resmi BPKP 2024

Bengkalis LHI. Terhitung Januari 2024, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir, kini diamanahi jabatan baru, sebagai salah satu Direktur di BPKP Pusat. Sehubungan dengan pindah tugas tersebut, Fauqi Achmad Kharir bersilaturahmi sekaligus pamit dengan Bupati Bengkalis, Kasmarni, Jum'at 5 Januari 2024.


Situs Resmi BPKP 2024

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Presiden Lantik Kepala BPKP Baru

Kantor Pusat: Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur,13120. Sekretariat Utama: Jl. Pramuka No 33 Jakarta Timur,13120. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian:. [email protected] Provinsi Sumatera Utara. Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 Medan 20132 . Telp. (061) 847 4847 Fax. (061) 847 2842 . [email protected]


Situs Resmi BPKPRI

Ardan Adiperdana. Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA. (lahir 16 Juni 1959 [1]) adalah mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia. Ia diangkat menjadi Kepala BPKP pada tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Presiden No. 24/M/2015. [2] Ia mendapatkan gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan.


Pusdiklatwas BPKP

Kepala BPKP: Segera penuhi pengembangan kompetensi untuk APP 2022. Pesan lugas ini disampaikan oleh orang nomor satu di BPKP ketika Kapusdiklatwas dan jajaran melaporkan kinerja tahun 2021 di BPKP Pusat (3/1) Sembari menyerahkan dokumen Agenda Prioritas Pengawasan (APP) 2022 versi cetak, Kepala BPKP menyampaikan harapannya agar strategi.


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tujuh Kandidat Berebut Kursi

Tentang Kami Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas membantu Kepala BPKP di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah


Wali Kota Bekasi Bertemu Kepala BPKP Pusat Konsultasikan Anggaran RSUD CAM Kota Bekasi

PROFIL DEPUTI AKUNTAN NEGARA . Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah


Pemkab Siak Mendapat Apresiasi Dari Kepala BPKP Pusat.

Tarhib Ramadan 1445 H BPKP Pusat: Tingkatkan Kualitas Diri Menuju Pribadi Peduli. 08 Maret 2024 16:13:44;. Bahkan dengan diberlakukannya otonomi daerah, korupsi meluas ke Kepala Daerah dan anggota DPRD. Korupsi dilakukan dengan berbagai modus, dari yang sederhana seperti mengambil anggaran untuk kepentingan pribadi, pengeluaran fiktif, suap.

Scroll to Top