PPT Pertemuan 13 PBB dan BPHTB PowerPoint Presentation, free download ID4440785
Dengan demikian, dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk penghitungan BPHTB yaitu NJOP. BPHTB = 5% x (Rp1.320.000.000 - Rp80.000.000) = Rp62.000.000. Hibah, hibah wasiat, dan waris tetap terutang BPHTB dengan tarif maksimal 5%. Khusus waris, akan mendapat NPOPTKP sebesar Rp300 juta.
Apakah Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Harus Dibayarkan PPH dan BPHTB YouTube
Saat Terutanngnya BPHTB. Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, dengan kata lain saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tempat pajak terutang adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. 5. Mengenai syarat pembayaran BPHTB dan.
Jasa Konsultan Pajak Tax Consultant Enforce A
Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (NJOP PBB - NJOPTKP) = 5% x (Rp337.500.000-Rp80.000.000) = 5% x Rp257.500.000. = Rp12.875.000. *NJOPTKP DKI Jakarta adalah Rp80.000.000. Demikian ulasan mengenai apa itu BPHTB, dasar hukum, persyaratan mengurusnya, hingga bagaimana cara menghitung besaran BPHTB. Klikpajak merupakan Penyedia Jasa Aplikasi.
.jpg)
Cara Menghitung Bphtb Warisan Pradipta Qabil
Nah, nilai NPOP atau nilai transaksinya berarti adalah 1000m2 x 2 juta= 2 miliar rupiah. Lalu, berapakah besaran PPH dan BPHTB nya: PPh = 5% x NPOP. Jadi, 5% x 2 Milyar = 100 juta Rupiah. Untuk menghitung BPHTB maka rumusnya adalah 5 % x (NPOP - NPOPTKP) Jadi, 5% x (2 miliar rupiah - 80 juta rupiah) = 96 juta rupiah.
Pajak BPHTB Tujuan, Cara Menghitung, dan Tips dalam Membayar
Definisi. BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli. Sebelumnya, BPHTB merupakan pajak pusat, tetapi kemudian dialihkan menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2011. Peralihan ini sebagai bentuk pelaksanaan atas pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan.
Bagan Alur BPHTB Rokan Hulu Sistem Informasi PBBP2 dan BPHTB Kabupaten Rokan Hulu
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak ("NPOP"). Dalam hal jual beli, Nilai Perolehan Objek Pajak adalah harga transaksi, sementara dalam hal hibah, hibah wasiat, dan waris adalah nilai pasar. Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun.
Apakah Pembayaran Bphtb Mengikuti Njop Delinewstv
Berikut cara menghitung besaran BPHTB: Misalnya Anda membeli rumah seharga Rp 750 juta dengan NJOPTKP-nya sebesar Rp 12 juta. Baca juga: Sofyan Ajak Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Seluruh Indonesia Bebaskan BPHTB. Cara menghitungnya yaitu Rp 750 juta (harga rumah) - Rp 12 juta (NJOPTKP) X 5 persen = Rp 36,9 juta (BPHTB yang harus dibayarkan).
INOVASI BPHTB ONLINE Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Dengan definisi tersebut, pengertian BPHTB sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Inilah penjelasan mengenai apa itu BPHTB. Dalam regulasi teranyar, BPHTB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Baca juga: Kenali Apa Itu AJB dan Bedanya dengan PPJB Saat Beli Rumah atau Tanah.
Beranda BPHTB Kota Tangerang
Dengan rumus tersebut, maka cara menghitung BPHTB yaitu sebagai berikut: Misalnya harga rumah Rp 750 juta dikurangi NJOPTKP Rp 12 juta lalu dikalikan 5 persen maka hasilnya Rp 36,9 juta yang menjadi BPHTB Anda. Besaran NJOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28.
APA ITU BPHTB? Penilaian.id
Dasar pengenaan BPHTB. Adapun dasar pengenaan BPHTB diatur pada Pasal 46. Disebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak. Nilai perolehan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut: nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang.
Rumus Menghitung BPHTB Warta Griya
Tarif BPHTB sendiri mencapai 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Simak bahasan lengkapnya di bawah ini! Perbedaan Bea dan Pajak pada BPHTB. Dalam hal pungutan, BPHTB termasuk bea bukan pajak. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi hal ini:
PPT Bea Peralihan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB) Subyek dan Obyek BPHTB Pengantar
Lalu, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan BPHTB? Definisi MERUJUK Pasal 1 angka 41 UU 28/2009, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan.
Hak Guna Bangunan (HGB) Dikenakan BPHTB? Apakah bisa? Simak Penjelasanya Yuridis.id
Kenali Dasar Hukum dan Tarifnya. BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan pribadi. Objeknya adalah setiap warga negara atau badan pemilik. Kewajiban warga negara atau badan untuk membayar BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan sudah diubah ke Undang-Undang Nomor 20.
Penerapan Sistem BPHTB Online Berbasis Web Sadigit
Bea ini diatur dalam undang-undang, dipungut dari pembeli dan disetorkan oleh penjual. Besaran tarif BPHTB yang berlaku saat ini adalah 5% dari NJOP tanah dan bangunan. Sedangkan dalam penghitungannya, harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku pada daerah setempat. Baca Juga: Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan.
INOVASI BPHTB ONLINE Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan.
Apakah Pembayaran Bphtb Mengikuti Njop Delinewstv
INTISARI JAWABAN. Untuk menentukan apakah tanah dan/atau bangunan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB"), maka harus dilihat terlebih dahulu dasar transaksi kedua belah pihak. Sebab pada prinsipnya BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum salah satunya.